Penguatan Pengetahuan Hukum Perkawinan di Masyarakat Kelurahan Karangmojo, Klego, Boyolali Sebagai Upaya Menangani Masalah Pernikahan Dini

Abstract

Pernikahan dini masih menjadi masalah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, yang berisiko mengganggu kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan, terutama bagi perempuan. Penguatan pengetahuan hukum tentang perkawinan sangat penting untuk mencegahnya. Melalui penyuluhan hukum dan riset, masyarakat diharapkan memahami syarat sah perkawinan dan dampak buruk pernikahan dini. Pendekatan berbasis komunitas dan dukungan pemerintah serta lembaga terkait diperlukan untuk menciptakan perubahan paradigma, serta melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk menyebarkan pemahaman yang lebih baik. Program pengabdian masyarakat dimulai dengan survei lokasi, dilanjutkan sosialisasi hukum perkawinan di Karangmojo menggunakan presentasi PowerPoint dan diskusi. Hasil penelitian Pernikahan dini masih menjadi isu serius di Kelurahan Karangmojo, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan dan dampaknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia sah perkawinan adalah 19 tahun, namun praktik pernikahan dini tetap terjadi karena faktor sosial ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta tradisi lokal. Selain itu, minimnya informasi tentang kesehatan reproduksi juga memperburuk situasi, di mana pernikahan dini dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental individu serta kesejahteraan keluarga. Untuk itu, sosialisasi mengenai peraturan usia perkawinan dan dampak pernikahan dini perlu diperkuat melalui pendidikan hukum, seminar, dan penyuluhan, terutama di daerah dengan angka pernikahan dini tinggi. Pemerintah dan tokoh masyarakat di Karangmojo harus bekerja sama untuk mengurangi angka pernikahan dini, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya usia yang matang dalam perkawinan untuk kesejahteraan keluarga.